Fraksi PKS DPRD Tangsel Sayangkan Kerumunan Massa Akibat Pembagian BST

Tangsel -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyoroti kerumunan massa saat pembagian bantuan sosial tunai (BST) yang terjadi di beberapa kelurahan di Tangsel, kemarin (12/1/2021).

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan, dr. Shinta W. Chairuddin sangat menyayangkan adanya kerumunan yang terjadi akibat pembagian BST tersebut. Karena , kerumunan itu terjadi disaat bersamaan pemerintah pusat maupun daerah tengah mengetatkan kebijakan tentang pencegahan dan pemberantasan pandemi Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Saya sangat prihatin dan menyesalkan soal pembagian BST yang mengundang kerumunan massa di Kelurahan Kedaung khususnya, padahal di kelurahan lain ada yang bisa dilakukan dengan tertib dan baik. Ini berarti kurang sensitifnya para pelaksana di lapangan terhadap kebijakan pemerintah kota yang strich dalam melawan Covid-19,” kata Shinta.

Karena itu, dalam menanggapi persoalan itu, Shinta meminta Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany melakukan evaluasi dan ketegasan. Sebab, kata dia, jika tidak mendapat teguran keras, dikhawatirkan kasus serupa akan berulang.

“Selain itu, kami meminta Pemkot untuk melakukan tracing untuk mencegah penyebaran virus Corona terhadap mereka yang hadir dalam pembagian BST tersebut,” tegasnya.

Alasan verifikasi faktual yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa yang dilontarkan pejabat terkait, menurut Shinta, tidak bisa dibenarkan. “Itu tidak sesuai dengan komitmen pemerintah dalam memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Bagaimanapun kerumunan massa sangat beresiko tinggi terhadap penyebaran Covid-19 akhir-akhir ini,” terangnya.

Pihaknya menilai pelaksana kebijakan kurang inovatif. Seharusnya, tambah dia, mereka dapat melakukan pembagian BST dengan cara-cara yang efektif, efisien, dan aman.
“Misalnya dengan jemput bola, dimana petugas dari kelurahan dan kantor Pos dan Giro menyerahkan bantuan langsung ke kediaman penerima. Atau jika dikumpulkan mesti ada jadwal pengambilan dengan pembatasan peserta yang hadir serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” terangnya.

Meski demikian, dengan adanya kerumunan dalam pembagian BST, Shinta berharap Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Tangsel Wahyunoto Lukman dan kecamatan sebagai leading sector, diperintahkan untuk melakukan koordinasi yang lebih baik dan menemukan akar masalah dari temuan tersebut.

Paramitha Bacakan Raperda APBD Tahun Anggaran 2020

Jum’at (29/11) Rapat Paripurna tentang Penetapan Propemperda Kota Tangsel Tahun 2020 dan Persetujuan Bersama Walikota Tangsel dan DPRD tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 resmi ditutup.

Setelah kerja maraton pembahasan Raperda selama beberapa pekan terakhir, Saya sebagai salah satu Anggota Badan Propemperda DPRD Kota Tangsel berkesempatan membacakan Penetapan Propemperda Kota Tangsel.

Alhamdulillah target kedewanan tahun 2020 terus berprogres, Semoga hasil kebijakan yang sudah diputuskan dapat tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat luas

Fraksi PKS Sampaikan Pandangan Umum Empat Raperda

PAMULANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Tangsel menyampaikan pandangan umum terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan oleh Sri Lintang Rosi Aryani dalam rapat paripurna DPRD di Auditorium Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid, Pamulang, Senin (2/5/2016).

Rapat paripurna anggota dewan tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Tangsel Moch. Ramlie dan seluruh wakil ketua serta Wakil Wali Kota Benyamin Davnie.

Empat Raperda yang diajukan Pemerintah Kota Tangsel itu adalah Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Raperda tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, dan Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam pandangan umum tersebut, semua juru bicara fraksi DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut dan mengharapkan segera diproses untuk menjadi peraturan daerah (perda) serta dikuatkan dengan Peraturan Walikota (perwal).

Sri Lintang Rosi Aryani saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS mengapresiasi empat raperda yang diajukan oleh Pemkot Tangsel terutama Raperda Kawasan Tanpa Rokok menurutnya Raperda KTR mendesak untuk segera dibahas dan disahkan. Karena berdasarkan data menunjukkan bahwa setiap tahun perokok aktif terus mengalami kenaikan, baik dari kategori usia maupun jenis kelamin. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena tentu akan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat Tangerang Selatan.

“Apalagi Raperda KTR sejalan dengan visi dan misi Kota Tangerang Selatan yang berkomitmen untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang sehat dan kota layak anak,” katanya.

Kemudian, lanjut Lintang, setelah Raperda ini disahkan, peraturan ini tidak sekadar menjadi peraturan daerah yang tertulis di atas kertas, namun  dapat diimplementasikan secara baik.

“Fraksi PKS mendorong Pemkot Tangsel segera mengeluarkan Peraturan Walikota sebagai juklak dan juknis setelah raperda ini disyahkan, serta Walikota melalui jajaran aparatnya untuk mengawasi pelaksanaan Perda KTR ini, dan  menindak tegas para pelaku yang dengan sengaja tidak mematuhi aturan tersebut,” tegasnya.

Sedangkan untuk Raperda tentang Sistem Perencanaan Daerah Fraksi PKS menyampaikan masukannya terkait keseragaman data di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) sebagai basis pembuatan kebijakan. Untuk keperluan tersebut dapat digunakan data yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan  sumber lain  yang selanjutnya dapat dilakukan verifikasi agar sesuai dengan kebutuhan SKPD. Karena apabila setiap SKPD mencari data sendiri yang kemudian diolah sesuai kepentingan masing-masing SKPD,maka  dapat menghambat berjalannya kebijakan Pemda.

“Ketepatan waktu penyampaian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-red) oleh Pemkot Tangsel juga penting, karena Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik,” ungkapnya.

Berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016, target pencapaian di bidang legislasi adalah sebanyak 16 Raperda di luar APBD. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong 4 Raperda yang diajukan oleh Pemkot Tangerang Selatan  ini untuk segera dibahas bersama sebagai sebuah upaya mewujudkan Visi Kota Tangerang Selatan serta terlaksananaya tugas  DPRD  di bidang legislasi.

"Empat raperda ini merupakan kebutuhan, pelayanan masyarakat, produk hukum yang kita harapkan segera cepat dibahas," imbuh Siti Chadijah, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangsel. (cip).